PROBLEMATIKA PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA TINDAK KORUPSI DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
Erdianto. Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi). Pekanbaru: UR Press. 2012.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Sinar Grafika. 2009.
Hamzah, Andi, .Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persadana, 2005.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
Sulistia, Teguh, dan Aria Zurnetti. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Press. 2011
Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers.
Ngani, Nico. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012.
Wahyu, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
Erdianto. 2010. “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung” Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume III nomor 2. November.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/08462101/11-kepala-daerah-ini-dilantik-saat-berstatus-tersangka-korupsi.
https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi, Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada Terjerat Korupsi.
Liputan6.com, “Kisah Bupati Rokan Hulu, 36 Hari Menjabat Lalu Ditahan KPK” https://www.liputan6.com/news/read/2525919/kisah-bupati-rokan-hulu-36-hari-menjabat-lalu-ditahan-kpk,.
Batavia News, “Kemendagri Pertanyakan Dasar KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih”, http://siarbatavianews.com/news/view/1286/kemendagri-pertanyakan-dasar-kpk-larang-pelantikan-hambit-bintih,.
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8320
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Ilmu Hukum has been indexed by:
Jurnal Ilmu Hukum is an open access under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA license) |