IMPLEMENTASI RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdullah Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Chaidir, Ellydar, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Total Media, 2008.
Herlianor, dkk. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Restorasi Gambut, 2019.
Labolo Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Pamuji Kadar, dkk. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa.
Zaki, dkk. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Restorasi Gambut, 2019.
.Jurnal
Abrianto, Bagus Oktafian, “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Yuridika Volume 26 No.3, (2011): 245.
Al-Arif, M. Yasin, “Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Arena Hukum, 11(1), (2018): 120. Diakses 13 Oktober 2020, doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.7
Christiawan, Rio, "Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia". Era Hukum, Volume 2 No.2. (2017): 325.
Kartini Ika Ariani, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1, (2018): 8.
Marwanto dan Munaf Yusri, “Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja)”, Wedana. Vol. II. No.1, (2016): 210.
Nelwaty, Elly, dkk. “Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa”. Jurnal Warta Pengabdian Issue. 1 Vol. 14, (2020): 33.
Neyasyah, Muhammad Syirazi, “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, UBELAJ, Vol 4 No. 1, (2019): 23-25.
Qodriyatun, Sri Nurhayati, “Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut”. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Aspirasi Vol. 8 No. 2, (2017): 117
Ramdhan, Muhammad, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah”. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 4 No. 1,
(2017): 62.
Saragih, Tomy M, “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan”, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3, (2011): 496.
Soleh, Ahmad, “Strategi Pengembangan Potensi Desa”. Jurnal Sungkai Volume 5 No. 1, (Februari 2017): 34.
Wibowo, Ari, “Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan, Vol.2 No. 2, (2009): 21.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8120
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Ilmu Hukum has been indexed by:
Jurnal Ilmu Hukum is an open access under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA license) |